Rekomendasi Nahdlatul Ulama?

Image

Beberapa pekan yang lalu, Nahdlatul Ulama (NU) baru saja menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat. Beberapa hal patut kita cermati dari forum terbesar setelah muktamar (kongres) organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia ini. Dari mulai soal tema Munas dan Konbes yang mengajak segenap rakyat Indonesia untuk kembali ke khitah 17 Agustus 1945, beberapa rekomendasi Munas dan Konbes yang cukup menyengat bagi pemerintah, dan nuansa gotong royong yang sempat menghilang dari NU, kini diangkat kembali melalui forum Munas dan Konbes itu.

Budaya Gotong Royong dalam Pesantren

Dahulu pada masa pergerakan nasional, hampir setiap tahun NU mengadakan muktamar di berbagai wilayah di Jawa, bahkan sempat juga ke Kalimantan, yang dihadiri oleh beratus ratus anggotanya dari seluruh penjuru Indonesia. Saat itu, tidak ada dukungan moral apalagi material dari pemerintahan kolonial, toh muktamar demi muktamar dapat berjalan dengan lancar hingga datangnya masa pendudukan Jepang pada 1940 an. Sebagaimana umumnya organisasi pergerakan nasional lainnya, semua aktivitas organisasi NU, termasuk muktamar, diselenggarakan secara mandiri dengan bergotong-royong dan patungan antar ulama dan jama’ah penggerak NU yang sebagian besar adalah saudagar atau bekerja pada sektor informal lainnya.

Budaya gotong-royong dan patungan semacam itu, sangat tepat untuk kembali dihidupkan oleh NU terutama terkait dengan salah satu fatwa yang disampaikan oleh Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj dalam Munas dan Konbes NU tentang larangan praktek politik uang yang bisa saja dilakukan dalam bentuk sedekah, zakat atau bantuan lainnya terhadap organisasi dengan harapan mendapatkan keuntungan politik yang lebih besar bagi pihak yang melakukannya. Yang lebih penting lagi, dengan kembali mengedepankan budaya gotong-royong kemandirian NU dapat terus terjaga dan terbebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun yang akan memanfaatkannya untuk politik kepentingan sesaat.

Pesantren Kempek sebagai penyelenggara Munas dan Konbes NU 2012 ini, banyak mendapatkan sumbangan dari masyarakat sekitar, alumni pesantren, dan jama’ah NU yang datang dari berbagai daerah di sekitar Cirebon dan Jawa barat. Beberapa hari menjelang acara, mereka berduyun-duyun datang ke pesantren untuk memberikan sumbangan berupa bahan makanan secara sukarela. Selama ini dalam tradisi pesantren, budaya gotong-royong masih cukup terawat dengan baik. Para kyai pemimpin pesantren adalah tauladan utama dalam budaya gotong-royong sehingga tidak mengherankan jika di tengah relasi masyarakat yang memperhitungkan untung rugi, masih banyak pesantren yang tak mau menarik keuntungan material dari para santrinya, termasuk pesantren Kempek, Cirebon. Pesantren biasanya hanya menarik iuran untuk biaya perawatan asrama dan sedikit sumbangan untuk honor para guru. Sementara itu urusan makan sehari-hari dan hajat hidup sekunder lainnya, pesantren menyerahkan pengelolaannya kepada santri secara mandiri atau warga masyarakat sekitar pesantren. Maka, dengan tradisi pesantren yang sedemikian rupa, sangat tepat jika Munas dan Konbes NU 2012 ini dilakukan secara bersahaja di lingkungan pesantren bersama masyarakat desa yang jauh dari gemerlap perkotaan.

Ultimatum NU

Hal menarik lainnya yang muncul dari Munas dan Konbes NU 2012 ini adalah dikeluarkannya beberapa fatwa dan rekomendasi yang cukup penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dari mulai persoalan ekonomi, pendidikan, pemilukada, hingga reaksi umat Islam terhahap film Innocence of Muslims yang memicu kontroversi, mendapat perhatian satu persatu dalam forum Munas Alim Ulama. Tetapi fatwa yang cukup sengit dan sempat menjadi perhatian masyarakat luas di luar NU adalah tentang hukuman mati bagi para koruptor dan kemungkinan untuk memboikot pembayaran pajak kepada pemerintah.

Memang pada akhir acara Munas dan Konbes NU kemudian kita ketahui bahwa rekomendasi yang dikeluarkan tidak sesengit ketika fatwa tentang kedua hal itu disampaikan untuk pertama kali. Entah proses apa yang terjadi dalam forum Munas dan Konbes NU rekomendasi terkait dua hal itu akhirnya tersampaikan dengan bahasa yang halus dan santun, jauh dari kesan sengit. Menyikapi soal korupsi rekomendasi NU menyatakan bahwa Presiden tidak boleh tebang pilih dalam menindak kasus korupsi dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam meruntuhkan budaya korupsi, terutama dalam hal pemberian sangsi sosial terhadap koruptor.

Sementara itu dalam pembayaran pajak, NU merekomendasikan agar pemerintah melakukan penarikan dan penggunaan pajak secara transparan dan bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan rakyat miskin dalam pemanfaatan pajak. NU menegaskan jika pemerintah tidak dapat memenuhi rekomendasi NU tersebut, maka NU akan mempertimbangkan kemungkinan hilangnya kewajiban masyarakat dalam membayar pajak. Inilah dua ultimatum penting yang dikeluarkan NU untuk pemerintahnya.

Kedua rekomendasi NU itu cukup relevan dalam menanggapi perkembangan praktek korupsi yang susah untuk dibendung, dan justru pada saat yang sama kita menengarai adanya upaya beberapa pihak tertentu untuk melemahkan KPK. Sementara itu dalam hal pajak, pos penerimaan keuangan negara akan dapat diperkuat melalui penerimaan pajak, tapi justru pada akhir-akhir ini justru mulai terbongkar berbagai persoalan serius terkait dengan pengelolaam pajak. Padahal mengingat potensi pajak yang begitu besar tentu dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat jika dikelola dengan baik dan benar.

Setelah dikeluarkannya rekomendasi itu, timbul satu pertanyaan penting yaitu sejauh mana NU dapat mengawal dan memastikan bahwa rekomendasinya didengar dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah yang kemudian bertindak selaras dengan rekomendasi itu. Menjawab pertanyaan ini, tentu saja kembali kepada bagaimana NU dapat memberikan teladan yang baik  (uswatun hasanah) kepada Indonesia terkait rekomendasi yang telah mereka sampaikan. Jika jam’iyah dan jama’ah NU mampu memberikan teladan yang baik, tentu posisi NU terhadap pemerintah juga akan semakin kuat dan ketegasan sikap NU berikutnya akan benar-benar menjadi ultimatum yang kuat  bagi pemerintah. Bukan tidak mungkin dengan potensi jumlah warga NU yang cukup besar di Indonesia dan kesiapan mereka untuk sami’na wa ata’na (patuh) kepada para kyai NU, ultimatum NU itu akan memberikan daya koreksi yang cukup besar bagi kekuasaan negara.

Cobalah kita kembali mengingat suatu kisah tentang KH Hasjim Asj’ari yang dengan tegas menolak aturan pemerintahan pendudukan Jepang untuk membungkuk ke arah timur melakukan saikere (tradisi Jepang untuk membungkukkan badan tanda hormat ke arah Tokyo, tempat Tenno Haika, Kaisar Jepang berada). Karena ketegasan sikap dan kharisma keteladanan beliau, semua warga NU mengikuti sikap penolakan itu dan kemudian mendesak pemerintah pendudukan Jepang untuk membebaskan tokoh utama pendiri NU itu dari tahanan Jepang di Surabaya. Pada saat itu jam’iyah NU berhasil membuktikan kepada pemerintah pendudukan Jepang bahwa mereka siap untuk berjuang melawan penjajahan sebagaimana yang diteladankan oleh para kyai pemimpin NU.

Image

Koreksi Internal Organisasi

Pada akhirnya selain teladan yang baik, NU juga memerlukan dukungan sistem organisasi internal NU yang lebih baik dan sitematis untuk dapat memastikan bahawa semua rekomendasi Munas dan Konbes NU 2012 dapat benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, NU adalah salah satu ormas Islam tertua di Indonesia selain Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam lainnya. Dalam usia organisasi NU yang telah mencapai 86 tahun, NU telah mengalami berbagai perkembangan zaman dan bergelut bersama beberapa orde kekuasaan yang berbeda-beda pula. Namun demikian, terdapat satu catatan yang mungkin masih luput dari perhatian kalangan NU, yaitu masalah modernisasi organisasi internal NU.

Hingga saat ini NU masih seperti kapal tanker yang memuat banyak lembaga dan badan otonom dengan tanggung jawab dan cakupan keanggotaan yang tumpang tindih satu sama lain. Sementara itu, akhir-akhir ini NU banyak melahirkan atau merevitalisasi lembaga baru atau lama yang bersifat spesifik (berbasis profesional) yang tumpang tindih dengan lembaga NU lainnya yang berbasis usia atau tingkat golongan pendidikan. Beberapa lembaga atau sayap organisasi yang dimiliki NU untuk mendukung perjuangan pada periode perang dingin atau jor joran manipol 1960an masih dipertahankan hingga saat ini, padahal zaman telah berubah sehingga fungsi dan tugas lembaga itu sebenarnya sudah dapat diambil alih oleh dan lembaga lainnya dalam NU yang jauh lebih spesifik dan fokus pada wilayah perjuangan tertentu. Misalnya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang berbasiskan generasi muda NU dalam rentang usia 17 hingga 40 tahun akan tumpang tindih dengan organisasi atau badan otonom seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan kemudian Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).

Menyikapi perkembangan zaman yang semakin maju dan pola kompetisi sumber daya manusia yang semakin ketat, sebaiknya NU lebih memfokuskan diri untuk memperkuat lembaga atau badan otonom yang lebih bersifat spesifik dan berbasis profesionalisme. Dengan demikian penyiapan NU akan sumber daya manusianya menjadi lebih fokus dan tertata dengan rapih, tidak tumpang tindih. Selain itu pola penyusunan organisasi yang sederhana dan efisien juga harus dilakukan dalam lingkungan NU. Pada saat ini, sebagaimana kita lihat dalam struktur organisasi NU, GP Ansor, atau ISNU dipenuhi oleh sejumlah posisi yang terbilang mubadzir dan terkesan hanya berbagi posisi diantara para aktivis atau pemimpin NU. Bayangkan bagaimana NU akan dapat memberi teladan untuk mengurus negeri ini dengan baik, jika NU sendiri belum cukup baik dalam mengurus dapur rumah tangganya. Inilah mungkin salah satu rekomendasi internal yang terlewat dalam Munas dan Konbes NU 2012 yang lalu.

Kita berharap pada Muktamar NU nanti, ada rekomendasi serius soal organisassi ini. Tampaknya sesuatu yang dramatis perlu juga dicoba dalam merombak organisasi itu. Seperti misalnya, Banser yang selama ini masuk dalam keluarga besar Ansor, sebaiknya dikembalikan kepada NU untuk  mengurusnya secara langsung. Lalu Ansor dan Fatayat (sayap pemudi NU) sendiri sebaiknya mulai bertransformasi secara perlahan untuk bergabung pada lembaga-lembaga professional di NU. Banyak ruang dalam NU yang masih bisa diisi oleh para pemuda dan pemudi NU dengan cakupan kerja yang lebih jelas berdasarkan profesionalisme masing-masing. Misalnya, yang sarjana ya bergabung saja ke ISNU, yang mahasiswa bergabung saja ke PMII atau KMNU? yang seniman bisa ke Lesbumi, yang petani bisa ke lembaga petanian NU, yang advokat bisa bergabung ke lembaga hukum NU, demikian seterusnya. Dengan demikian beban organisasi NU sedikit mulai terurai. Organisasi mulai ramping, efisien, dan dapat dikomando dengan lebih mudah. Sebab tanpa koordinasi yang baik dan komando yang solid, NU akan gamang dalam menghadapi perkembangan masa depan. Yang terpenting dari perbaikan internal itu adalah bagaimana NU dapat mulai bertransformasi secara organisasi menjadi organisasi yang lebih kuat dan mandiri!

There are no comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: