Yang Sehat Yang Sejahtera???

Hymne Sehat dan Sejahtera

Di negeri ini siapa gerangan yang tak pernah mendengarkan atau menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”? Dapat kita pastikan, bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menghafal dengan baik lagu kebangsaannya. Dalam setiap upacara bendera di sekolah pada setiap hari senin pagi dan pada upacara memeringati hari-hari besar nasional, lagu itu selalu bersama-sama kita kumandangkan dengan khidmat. Nadanya tak asing bagi telinga kita, liriknya sudah mendarah daging dengan lidah kita. Tapi sudahkah kita menghayatinya dengan baik? apakah sebenarnya salah satu nilai yang penting yang dapat kita renungkan dari lagu kebangsaan negeri yang kita cintai ini?  Simaklah lirik “Indonesia Raya” karya Wage Rudolf Supratman itu dengan seksama, ada satu lirik yang cukup menarik yang berbunyi demikian: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya…. untuk Indonesia Raya…”.

Lagu kebangsaan itu pertama kali dikumandangkan pada 28 Oktober 1928 saat para pemuda-pemudi Indonesia berikrar dalam suatu ikrar kebangsaan yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Artinya, jauh sebelum negara ini terbentuk, jauh sebelum Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, jauh sebelum Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan sebagai dasar negara dan konstitusi dasar negara kita, para pendiri bangsa ini telah menyadari bahwa pembangunan bangsa ini adalah pembangunan lahir dan batin, pembangunan jiwa dan raga. Kedua unsur itu, jiwa dan raga tidak boleh dipisah-pisahkan, tapi harus terus diseimbangkan agar benar-benar terwujud pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya.

Lalu apakah pembangunan semacam itu sudah terlaksana dengan baik di negeri kita tercinta ini? Memang berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah negeri ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah belum berbuat apa-apa sama sekali. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, pembangunan sudah diupayakan untuk menjangkau ke wilayah pelosok negeri. Bahkan dalam dua kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, terdapat pos Kementerian Daerah Tertinggal yang menunjukkan adanya perhatian itu. Tapi seberapa jauh hal itu mengubah nasib kesejahteraan rakyat negeri ini, belum ada kata sepakat yang mengatakan bahwa semuanya telah berjalan baik-baik saja.

Pasalnya sejumlah paradoks terus terjadi di negeri ini. Ketika angka statistik ekonomi kita menggambarkan berbagai pertumbuhan yang menakjubkan, tapi di sana-sini kita masih mendengar kemiskinan. Ketika berbagai rumah sakit modern mulai bertumbuhan di kota-kota, masyarakat (terutama manula) banyak memilih antri di ruko-ruko penyedia alat penyembuh bernama ceragem. Ketika dokter-dokter mulai banyak dihasilkan oleh berbagai universitas negeri ini, di suatu tempat di Jombang, Jawa Timur, masyarakat lebih memilih seorang bocah ajaib yang mereka yakini dapat menyembuhkan penyakit dengan batu dan celupan air. Bocah itu bernama Ponari.

Itulah beberapa paradoks di negeri ini, yang terkadang kurang bisa dirasakan dengan baik oleh para pengambil kebijakan. Tentunya masih banyak paradoks-paradoks yang lain yang terus terjadi di negeri ini dari hari ke hari. Kesejahteraan negeri ini terkadang hanya diukur melalui berbagai data statistik dan berbagai pembangunan fisik yang secara kasat mata dapat kita lihat. Hingga kita lupa bahwa ada satu dimensi yang selama ini terabaikan, yaitu dimensi jiwa. Dimensi yang meski tak kasat mata tapi pada dasarnya adalah ruh bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Tanpa dua dimensi itu, jiwa dan badan, pembangunan manusia tak akan sempurna, kesejahteraan yang tercapai adalah kesejahteraan yang palsu dan antara lain dapat menimbulkan berbagai paradoks sebagaimana penulis paparkan di atas.

Image

Kesehatan dan Ukuran Kesejahteraan Bangsa

Berbicara tentang kesejahteraan, salah satu faktor yang harus kita perhatikan adalah kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup adalah suatu konsep yang lebih luas dari konsepsi tentang produksi ekonomi dan standar hidup sebagaimana kita pahami selama ini. Kualitas hidup mencakup berbagai faktor-faktor yang memengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui dimensi materialnya. Artinya kualitas hidup bukan semata diukur dari dimensi materialnya saja, unsur jiwa tentunya berperan dalam melakukan proses menghargai tersebut. Oleh karena itu dapat kita katakana bahwa bagaimanakah cara kita mengukur kualitas kehidupan bergantung pada perspektif filosofis yang kan kita gunakan.

Menurut Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi dalam suatu laporan bersama mereka pada 2011, terdapat tiga pendekatan konseptual untuk mengukur kualitas hidup, yaitu:

  1. Pendekatan yang menekankan pada kesejahteraan subjektif bahwa mengupayakan manusia untuk bahagia dan puas dengan hidup mereka adalah tujuan universal eksistensi manusia;
  2. Pendekatan yang berakar pada penilaian kapabilitas, bahwa manusia bebas untuk memilih diantara berbagai fungsi-fungsi kegiatan dan kedirian dalam hidupnya. Sebagian diantara kapabilitas itu adalah tercukupi gizi dan terbebas dari kematian dini, atau memiliki taraf melek wawasan hingga misalnya bisa berperan aktif dalam aktifitas politik;
  3. Pendekatan yang didasarkan pada gagasan tentang alokasi yang adil, yaitu dengan cara menimbang berbagai dimensi ekonomi non-moneter kualitas hidup dengan cara menghargai preferensi seseorang.

Dalam pengukuran pertama dan ketiga di atas, kita dapat mengetaui bahwa dimensi jiwa sangat berperan dalam menentukan kualitas hidup. Menurut ketiga pakar ekonomi kesejahteraan itu, “kesehatan” adalah salah satu ciri objektif yang dapat dipertimbangkan dalam mengukur kualitas hidup masyarakat, selain juga perlu dipertimbangkan faktor kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengejar tujuan hidup yang dinilainya penting. Pengukuran atas semua ciri objektif memberikan kesimpulan bahwa cara suatu masyarakat ditata bisa berdampak pada kesejahteraan hidup anggotanya, dan pengaruh penataan ini tidak semuanya tertangkap dalam pengkuran konvensional atas sumber daya ekonomi (Stiglitz, Joseph, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, 2011).

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kesehatan adalah ciri dasar yang memengaruhi durasi dan kualitas hidup seseorang. Penilaian tentang kesehatan membutuhkan pengukuran yang baik atas tingkat mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka yang sehat dan sakit dalam suatu masyarakat). Untuk mortalitas, negara-negara maju di dunia telah mempunyai data yang akurat tentang resiko kematian yang dihadapi masyarakatnya sehingga dapat mengukur pula tingkat harapamn hidup yang dimiliki oleh masyarakatnya. Sedangkan untuk morbiditas datanya masih terbatas dan pengukurannya semakin jarang kita dapati sejauh terkait dengan peralihan dari penyakit fisik ke penyakit kejiwaan. Padahal dalam kenyatannya bahwa gangguan kejiwaan telah memengaruhi banyak orang, dan banyak sekali diatara mereka yang tertangani, sementara kasusnya terus meningkat di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.

Riset mutakhir mengenai ketimpangan status kesehatan telah menggarisbawahi beberapa pola. Pertama, masyarakat kelas bawah dengan pendidikan dan pendapatan rendah cenderung meninggal pada usia yang lebih muda dan menderita pelbagai masalah kesehatan dalam rentang waktu hidupnya yang lebih pendek itu. Kedua, perbedaan kondisi kesehatan tersebut bukan hanya mencerminkan outcome yang lebih buruk bagi orang-orang yang berada di lapisan terbawah skala sosial-ekonomi, melainkan meluas kepada orang-orang di berbagai tingkatan sosial-ekonomi (Stiglitz, Joseph, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, 2011).

Di Indonesia menurut data sensus 2010 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa dengan umur harapan hidup (UHH) rata-rata penduduk Indonesia adalah 69 tahun (http://www.dokterku.com). Angka itu bukanlah jumlah yang sedikit, bukan jumlah yang dengan mudah kita dapat mengaturnya dan mengelolanya agar semua dapat terperhatikan dengan baik. Tanggung jawab pemerintah tentu saja sungguh hebat dan merupakan pekerjaan raksasa untuk dapat melayani kesejahteraan sejumlah 200 juta lebih manusia Indonesia. Dibutuhkan suatu kebijakan yang baik untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kondisi dan Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Pada periode 1960 an pemerintah Indonesia pernah mengadakan suatu skema pelayanan kesehatan masyarakat yang dikenal dengan program Dana Sehat. Program ini menyediakan skema jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang juga bertujuan untuk memperoleh penghasilan, memperbaiki kondisi kehidupan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan kaitannya dengan lingkunagn dan nutrisi. Program ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan masyarakat kelas bawah.

Program Dana Sehat bersandar pada prinsip kemandirian atau membantu diri sendiri yang tercermin dalam budaya gotong-royong, sebagai prinsip tradisional yang terkandung dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah bersama dengan masyarakat membentuk suatu komite yang akan menjalankan program, melalui musayawarah masyarakat menentukan siapa pemimpin dan komite yang akan menjalankan dan mengelola Dana Sehat. Pembiayan Dana Sehat diperoleh dari iuran yang dilakukan dalam komunitas masyarakat. Hal ini mendorong keluarga yang lebih sejahtera  untuk berkontribusi lebih daripada keluarga yang kurang sejahtera.

Berdasarkan pengalaman program Dana Sehat tersebut dapat disimpulkan jika program pelayanan kesehatan dilakukan dengan benar dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif, dengan dukungan yang cukup akan dapat menjadi suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang progressif dengan biaya yang tidak mahal dan terlahir dari masyarakat itu sendiri (G. Nugroho and Katherine Elliott, 1977).

Selanjutnya pada masa sekarang ini, pemerintah telah berkomitemen bahwa kesehatan adalah hak asasi sekaligus investasi, dimana semua warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Untuk pemerintah menyelenggarakan sistem yang mengatur pembiayaan dan pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial berbasis asuransi oleh beberapa badan penyelenggara berdasarkan prinsip: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah disahkan pada tanggal 28 Oktober 2011 melalui sidang paripurna DPR RI. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian hanya ada institusi yang akan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan yang berstatuskan badan hukum publik.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka makin memantapkan arah ke depan bahwa pembiayaan kesehatan personal bagi masyarakat Indonesia akan diselenggarakan dalam mekanisme jaminan Kesehatan. Implementasi kedua Undang-Undang tersebut akan segera dilakukan dengan menunggu penyelesaian peraturan perundangan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Mulai 1 Januari 2014, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional siap untuk diimplementasikan dan diselenggarakan melalui BPJS.

Dengan diberlakukannya BPJS itu tentunya kita berharap agar pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, baik itu pekerja hingga rakyat miskin. Dengan adanya BPJS masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya tanpa ada perbedaan baik di rumah sakit swasta maupun pemerintah. Melalui BPJS tersebut, pegawai negeri maupun swasta akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal hanya dengan membayar satu premi saja, tanpa memandang apakah dia anggota Askes, Jamsostek maupun lainnya. Begitu juga dengan masyarakat miskin, yang preminya bakal dibayarkan pemerintah juga akan mendapatkan pelayanan yang sama di seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ditunjuk. Saat ini baru sekitar 60 persen penduduk Indonesia yang terlayani jaminan kesehatan masyarakat baik yang masuk anggota Jamkesmas, Askes, Jamsostek, maupun jaminan kesehatan lainnya. Pada 2014 nanti, pemerintah telah menargetkan sekitar 80 persen warga Indonesia telah terlayani jaminan kesehatan (www.depkes.go.id).

Terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia, pada 2011 pemerintah telah melakukan uji coba di beberapa rumah sakit dalam upaya perluasan jaminan kelas III di rumah sakit; peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan akreditasi internasional (Joint Commision International); ketersediaan obat di daerah dengan penerapan e-logistic; penambahan rumah sakit yang memanfaatkan jamu; mekanisme pelaksanaan BOK yang bertumpu pada Dinkes Kabupaten/Kota; terobosan jampersal serta flying health care di provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

Pada 2012 pemerintah telah menyusun sembilan rancangan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita yang menjamin continuum of care. Perbaikan status gizi masyarakat pada pencegahan stunting. Melanjutkan upaya pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan dengan pemantapan standar kompetensi. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan melalui e-logistic. Perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui jaminan kelas III RS(www.depkes.go.id).

Demikianlah gambaran sistem pelayanan yang pernah dan sedang dilakukan di Indonesia. Tentunya terjadi beberapa peningkatan dalam varian usaha pelayanan kesehatan masyarakat, meskipun dari segi tantangan juga semakin bertambah. Berbagai macam penyakit dan virus baru mulai muncul di Indonesia. Virus HIV/AIDS juga semakin merebak, lalu virus flu burung juga menjadi salah satu wabah yang pernah menjangkit beberapa kawasan di Indonesia dalam tiga atau empat tahun terakhir ini. Lalu baru-baru ini serangan hama tomcat juga muncul sebagai tanda bahwa ekosistem kita telah mulai goyah.

Belum lagi berbagai kondisi mutakhir tanah air, baik sosial, politik maupun ekonomi telah menimbulkan tekanan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Tekanan itu kemudian menimbulkan depresi atau stres yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.  Menurut World Health Organisation (WHO) stres dan penyakit yang timbul darinya menunjukkan kegagalan usaha dari bagian tubuh untuk berhubungan dengan kondisi lingkungan yang bersifat berlawanan dengannya. Stres sebenarnya tidak  disebabkan oleh efek yang ditimbulkan oleh faktor-faktor berlawan itu, tapi stres lebih banyak disebabkan oleh kegagalan tubuh individu atau masyarakat untuk beradaptasi dengan faktor yang berlawanan itu. Penyebab dari kegagalan adaptasi tubuh itu, termasuk didalamnya penyebab secara fisik, psikologis, dan karakter sosio-kultural dari tiap individu atau masyarakat yang mengalami stres.

Berbeda dengan itu, dahulu pada awal kemerdekaan, penyakit masyarakat Indonesia masih berupa malaria, tuberculosis (TBC), berbagai macam flu, lepra atau kusta, penyakit mata trachoma dan sebagainya yang terkait dengan kondisi lingkungan dan kondisi kurang gizi. Pada saat itu (sekitar awal 1950 an) Indonesia memiliki 600 rumah sakit umum dengan 55.000 tempat tidur dan 78 rumah sakit khusus dan sanatorium dengan 11.204 tempat tidur Dari jumlah itu pemerintah hanya membiayai 35% darinya, sedangkan sebagian besar sisanya pemerintah hanya memberikan bantuan berupa subsidi. Sebelumnya pada masa kolonial Belanda di Jawa dan Madura terdapat 207 rumah sakit umum dengan 19.022 tempat tidur yang seluruhnya dimiliki oleh swasta, gereja, atau sebagai fasilitas perkebunan swasta dan milik perusahaan minyak. Selain itu pada masa sebelum perang di Indonesia terdapat 1600 psikiater. Jumlah itu berkurang menjadi 1400 pada saat terjadi eksodus besar-besaran bangsa Belanda pada 1950 an, 1000 diantara mereka tetap melakukan praktek pengobatan. (E. Ross Jenney, 1953)

Lalu bandingkan dengan masa sekarang ini, pada 2010 Indonesia telah memiliki 9.005 Puskesmas yang terdiri dari 2.902 Puskesmas perawatan dan 6.103 Puskesmas non perawatan, rasio Puskesmas adalah 4 Puskesmas untuk 100.000 penduduk. Jumlah Posyandu adalah 266.827 posyandu dengan rasio 3,55 posyandu per desa/kelurahan. Sedangkan jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Desa Siaga adalah 51.996 Poskesdes/Desa Siaga. Jumlah Rumah Sakit (RS) pemerintah (pusat, propinsi,kabupaten/kota, dan organisasi non profit) adalah 1.406 RS sedangkan jumlah RS swasta yang dimiliki oleh BUMN, perusahaan, perorangan dan swasta lainnya adalah 316 RS. Jumlah tempat tidur RS adalah 159.144 tempat tidur dengan rasio 70,74 tempat tidur untuk 100.000 penduduk.

Sementara itu untuk jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam bidang kesehatan pada 2010 adalah sebagai berikut:

Jenis SDM

Jumlah

Rasio

Bidan

96.551

Perawat Kesehatan

160.074

67,36/100.000 penduduk

Perawat gigi

9.723

Dokter Umum

25.333

10,66/100.000 penduduk

Dokter Gigi

8.731

3,67/100.000 penduduk

Dokter spesialis

8.403

Sumber: (www. infodokterku.com)

Artinya secara infrastruktur pemerintah terus berusaha memperbaiki kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat dengan baik. Tapi sudahkah perkembangan dan kemajuan infrastruktur itu suda dibarengi dengan langkah strategi kebijakan yang baik? sehingga kesejahteraan masyarakat –paling tidak dari segi kesehatan– dapat terwujud dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas?

Konsep Mewujudkan Kesejahteraan

Pada 1993 World Health Organization (WHO) telah merumuskan beberapa hal terkait dengan upaya mengatasi tantangan mendasar dalam problem kesehatan masyarakat yang tentunya bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Beberapa rumusan tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Kontrol terhadap populasi dan terpeliharanya lingkungan yang berkesinambungan;
  2. Adanya komitemen politik, yaitu komitemen untuk perubahan dari suatu kebijakan kesehatan sektoral yang sempit menjadi suatu basis kebijakan berdasarkan pandangan yang luas atas kemanusian dan pembangunan ekonomi;
  3. Adanya desentralisasi kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan harus terjamin dengan adanya tenaga ahli (kesehatan) pada tingkatan lokal. Dalam hal ini pemerintahan daerah harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan melalui identifikasi permasalahan kesehatan, mendukung keterlibatan warga, dan membangun infrastruktur kesehatan yang berguna bagi masyarakat; partisipasi publik
  4. Partisipasi publik, akan sia sia bila pemerintah memutuskan kebijakan kesehatan publik tanpa adanya keterlibatan publik secara efektif. Terkait dengan ini mencurahkan perhatian untuk melibatkan peranan perempuan sebagai penjaga kesehatan keluarga sangatlah penting. Dalam hal ini harus diakui bahwa kemampuan pekerja kesehatan dalam melibatkan masyarakat sangatlah terbatas, hingga perlu dilakukan reorientasi. Keterlibatan rumah sakit dan universitas dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada penduduk di daerah perkampungan miskin juga dapat menjadi salah satu bentuk keterlibatan publik dalam dunia pelayanan kesehatan;
  5. Kepemimpinan yang efektif yang dibutuhkan pada setiap level pengambil kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Dalam masyarakat urban, persoalan muncul dalam pelayanan kesehatan adalah adanya perhatian terhadap penanganan kesehatan secara tradisional, tugas para pekerja kesehatan adalah menjadi katalisator untuk perubahan ini. Merangkul semua model dan jenis pekerja kesehatan dalam masyarakat dan melibatkan publik adalah penting bagi terselenggaranya kesehatan masyarakat;
  6. Kebutuhan untuk menggunakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang sistematis. dalam hal ini terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan lokal dalam mengumpulkan, mengatur dan menggunakan data kesehatan dalam suatu kerangka kerja yang sistematis untuk perencanaan dan evaluasi bagi pelayanan kesehatan;
  7. Kolaborasi intersektoral dibutuhkan untuk mendapatkan suatu informasi yang lengkap dari berbagai sektor sehingga berguna dalam membentuk cara pandang yang menyeluruh untuk kesehatan dan pembangunan, dan tindakan intersektoral penting dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi telah sesuai dengan peningkatan kesehatan (World Health Organization, 1993)

Richard G. Wilkinson dalam bukunya Unhealthy Societies: The Afflications of Inequality (1996) berpendapat bahwa faktor “kesehatan” sangat kuat dipengaruhi oleh posisi sosial dan perbedaan skala sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam masyarakat dunia berkembang, bukanlah negara yang paling kaya yang memiliki kesehatan yang terbaik, melainkan negara yang lebih bersifat egaliter yang memiliki kesehatan yang terbaik. Mengapa bisa demikian? menurut penelitian pada sejumlah negara-negara yang dianggap egaliter, menunjukkan bahwa karakteristik utama dari negara-negara itu adalah adanya kepaduan sosial (social cohesion) yang berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakatnya. Kesehatan dalam hal ini adalah kesehatan jiwa dan fisik sekaligus.

Masyarakat pada negara-negara egaliter itu mempunyai kehidupan masyarakat yang kuat. Dalam setiap ruang publik mereka terdapat ruang sosial untuk masyarakatnya berkreasi. Nilai individualisme dan nilai-nilai (ekonomi) pasar mereka menekankan pada penggunaan moralitas sosial. Masyarakat negara-negara itu lebih gemar untuk terlibat sebagai relawan dalam kegiatan sosial di luar rumah. Masyarakat seperti ini mempunyai suatu modal sosial yang mampu melumasi pergerakan kerja seluruh mesin ekonomi sosial yang mereka miliki. Dalam masyarakat tersebut tidak banyak kita temui tanda adanya agresivitas anti sosial, dan masyarakat tampak sangat peduli. Secara singkat dapat dikatakan mereka memiliki kondisi dasar struktur sosial yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri. (Richard G. Wilkinson, 1996)

Merujuk kepada sejarah umat manusia di berbagai belahan dunia, salah satu pembentuk kepaduan masyarakat (social cohesion) dapat ditemukan melalui budaya untuk saling bertukar pemberian. Hampir dalam sebagian besar masyarakat kita dapat menemukan tradisi pertukaran dalam bentuk yang berbeda-beda. Berbagi makanan dan bertukar hadiah adalah bentuk distrubusi yang paling dominan yang dapat kita temukan dalam awal sejarah masyarakat. Pertukaran barang atau makanan itu terkadang dilakukan terkait dengan suatu tradisi ritual dalam masyarakat, meski dalam beberapa masyarakat pemberian atau pertukara itu berguna secara ekonomis, yaitu untuk memenuhi sesuatu yang tidak mudah didapatkan oleh komunitas lainnya. Marshal Sahlins (1974) juga mengatakan bahwa keunggulan tradisi pertukaran dan pemberian barang pada masyarakat primitive adalah untuk menjaga kedamaian. Berbagai sumber penyebab terjadinya gangguan psikososial kebanyakan terkait dengan rendahnya pendapatan yang tidak pasti dan terjadi dalam masyarakat yang mempunyai kohesi sosial yang lemah. Dan sesuatu yang terkait langsung dengan kohesi sosial adalah kesehatan yang berpengaruh pada jaringan dan partisipasi sosial (Richard G. Wilkinson, 1996).

Selain itu, faktor kekuatan politik juga mempunyai peranan yang dominan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Pada masa peralihan (dari kolonialisme ke kemerdekaan) pelayan kesehatan tidak hanya digunakan sebagai media untuk mengurangi penderitaan masyarakat dari suatu penyakit, tapi juga digunakan sebagai alat politik untuk menciptakan suatu ketergantung yang digunakan sebagai eksploitasi kelas atas kelas yang lainnya dalam suatu masyarakat atau digunakan untuk mempromosikan kepentingan suatu pasar

Dan ketika dunia telah mengetahui bahwa problem kesehatan masyarakat dapat menyebabkan timbulnya suatu produksi industrial dan keuntungann, muncul suatu kekuatan teknologi yang menggerakkan revolusi industri yang mengembangkan sistem pengobatan Barat yang modern. Tren ini banyak didukung oleh negara-negara industri yang makmur. Selanjutnya sistem pelayanan kesehatan mulai masuk dalam dunia bisnis modern yang mulai memajukan pelayanan sosial berbasis industri dengan potensi yang tiada henti dalam meningkatkan kesejahteraan nasional. Akhirnya sistem pelayanan kesehatan semakin maju dan pada tingkat tertentu bukannya mendatangkan kesejahteraan tapi malah menjadi sumber bagi penderitaan masyarakat itu sendiri.

Keadaan seperti itulah yang terus berlangsung dari mulai zaman kolonial hingga saat ini. Banyak negara dunia ketiga (negara berkembang) yang sudah merdeka masih mengikuti sistem pelayanan kesehatan era kolonial. Pelayanan kesehatan digunakan sebagai alat eksploitasi kelas atas kelas lainnya dalam masyarakat. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh sekelompok elite dan memberi keistimewaan kepada suatu kelas tertentu dalam masyarakat sehingga pelayanan kesehatan bersifat komersial. Pelayanan kesehatan digunakan untuk melanggengkan kepentingan politik dan kepentingan komersil dalam mengeksploitasi masyarakat bukan untuk menyejahterakan masyarakat (D. Banerji, 1978). Hal inilah yang harus kita hindari dan kita perangi dalam usaha mewujudkan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam mewujudkan kesejahteraan itu, penulis menawarkan suatu konsep Michael Foucalt tentang  govermentality yang dapat dijelaskan sebagai titik temu antara teknologi dari suatu self (diri) yang menjadi subjek dengan teknologi dari dominasi (regulasi sosial). Titik temu itu menyebabkan kita menyadari adanya agensi dari suatu subjek tanpa memerlukan bantuan dari suatu gagasan tentang adanya otonomi diri secara utuh atau suatu penjelasan dari perilaku. Dalam menganalisa suatu resiko, konsep govermentality itu dapat mengalihkan perhatian kita dari ketidakpastian atau berbagai dilemma terkait dengan rencana kehidupan atau pilihan gaya hidup seseorang kepada suatu analisa tentang prilaku dari diri dan bentuk dari diri yang menjadi subjek.

Governmentality adalah proses dari diberlakukannya regulasi dan control atas suatu populasi yang telah dimulai sejak abad ke-16 Masehi dengan munculnya ide gagasan modern dari negara-negara di Eropa. Pengetahuan tentang kondisi masyarakat yang dikumpulkan melalui statistik demografi, indeks harapan hidup, perhitungan atas angka kematian dan kelahiran  akan digunakan untuk mengembangkan sumberdaya prioritas, memberikan tugas dan memproduksi teknologi yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat.

Gagasan Foucault tentang governmentality meski tidak bertujuan langsung menjelaskan konsep resiko tapi memahaminya sebagai suatu wacana yang menempatkan warga negara (individu) di tengah jaringan suatu sistem pengetahuan. Inilah yang membuat suatu ikatan control yang menyebarkan suatu bahasa yang secara sosial dianggap tepat atau  perilaku bebas dari resiko. Hal itu menjadi penyebab kenapa Foucault menganggap resiko adalah moral technology untuk mendominasi waktu dan disiplin suatu masa depan agar dapat diprediksi dan terkontrol.

Beranjak dari konsep itu pelayanan kesehatan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang terdiri dari beragam anjuran langkah praktis yang menyediakan nilai penting bagi referensi individu dalam menetapkan dirinya sebagai subjek. Dalam konteks neo-liberal, berbagai praktisi dalam pelayanan kesehatan publik tampaknya berkaitan erat dengan pembangunan yang digambarkan sebagai pengaturan dari identitas dan relasi personal. Hal ini membawakan sesuatu yang lain yaitu penyebaran luas kecenderungan untuk memantapkan hubungan antara tujuan personal dengan kebaikan publik (the public good), gerakan kepercayaan diri (penguatan diri) sebagaimana jelas tersebut di atas, dan kecenderungan individu untuk diuji sesuai dengan kemampuannya untuk mengatur secara efektif  dirinya sendiri maupun orang lain dalam suatu kerangka norma aturan kehidupan yang sehat.

Konsep resiko akan berlaku secara krusial dalam kondisi masyarakat neo-liberal dalam hal menjauhkan intervensi langsung para ahli atau pakar (kesehatan) dalam kehidupan personal, tetapi lebih memperlakukan individu sebagai agensi subjek yang mengatur dirinya sendiri, mempunyai suatu manajemen resiko bagi dirinya sendiri. Dalam konsep govermentality individu diperbolehkan untuk mengakui adanya kompleksitas, teliti dan mengadakan suatu negosiasi kecil terhadap suatu relasi kekuasaan, dan menyadari bahwa suatu program pemerintah belum sempurna, dikerjakan secara parsial dan kurang maksimal.

Sejauh ini kritik terhadap pelayanan publik dewasa ini adalah terlalu menekankan kepada individualisme, behaviourism, konsumerisme dan menyalahkan korban terkait dengan promosi atas suatu gaya hidup tertentu. Hingga saat ini masih terdapat suatu eksplorasi  terkait dengan proses dari diri yang menjadi subjek (self subjection) terkait dengan beragam bentuk perintah kesehatan publik. Dengan terjadinya perkembangan terkini terkait dengan perluasan mandat kesehatan publik yang mencakup berbagai strategi partispasi komunitas, politik yang berwawasan lingkungan, pembangunan yang berkesinambungan, kolaborasi intersektoral dan kebijakan kesehatan publik, individu terpanggil untuk memainkan peranan aktif dalam menentukan definisi “kesehatan” dan pola lingkungan yang mendukung secara berkesinambungan. (Alan Petersen & Robin Bunton, 1997)

Kebijakan kesehatan publik seperti ini menandakan adanya pola kewarga-negaraan baru dengan tekanan yang lebih besar atas adanya tanggungjawab sebagai implikasi hak asasi. Menjadi sehat adalah tanggung jawab bagi setiap individu warga negara dan partispasi komunitas dalam kesehatan publik juga muncul sebagai tanda penguatan warga negara. Dengan demikian persoalan kesejahteraan bukanlah persoalan pemerintah sendiri sehingga mereka berhak untuk menentukan kebijakannya sendiri. Tapi persolan kesejahteraan adalah juga persoalan individu warga negara yang harus terus mengontrol mengkritisi kebijakan pemerintah sembari bersama-sama melakukan tindakan nyata untuk mewujudkannya.

Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa Program Dana Sehat pada 1960 an  telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat dengan mengacu pada asas gotong-royong yang telah terkandung dalam budaya bangsa kita. Program Dana Sehat tersebut telah membuktikan bahwa jika program pelayanan kesehatan dilakukan dengan benar dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif, dengan dukungan yang cukup akan dapat menjadi suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang progressif dengan biaya yang tidak mahal. Maka kesejahteraan jiwa dan raga itu akan terlahir dari masyarakat itu sendiri.

Sumber Bacaan

Buku:

Petersen, Alan & Robin Bunton (ed.). Foucalt, Health and Medicine. London and New York: Routledge, 1997.

Sahlins, Marshal. Stone Age Economic. London: Tavitstock, 1974.

Stiglitz, Joseph, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan? Jakarta: Marjin Kiri, 2011.

Wilkinson, Richard G. Unhealthy Societies: The Afflications of Inequality. London and New York: Routledge, 1996.

World Health Organization. The Urban Health Crisis: Strategies for Health for All in the Face of Rapid Urbanization. Geneva: World Health Organization, 1993.

Makalah:

Banerji, D. Political Dimensios of Health and Health Services. Economic and Political Weekly, Vol. 13,o. 22 (Juni, 1978), pp. 924 – 928.

Caldwell, John and Pat Caldwell. What Have We Learnt About The Cultural, Social and Behavioural Determinants of Health? From Selected Readings to The First Health Transition Workshop. Health Transition Review, Vol. 1, No. 1 (April, 1991), pp. 3 – 19.

Jenney, E. Ross. Public Health in Indonesia. Public Health Reports (1896 – 1970), Vol. 68, No. 4 (April, 1953), pp. 409 – 415.

Levin, Jeffrey S. and Preston L. Schiller. Is There a Religious Factor in Health? Journal of Religion and Health, Vol. 26, No. 1 (Spring, 1987), pp. 9 – 36.

Nugroho, G and Katherine Elliott. The Dana Sehat Programme in Solo, Indonesia. Proceedings of The Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, Vol. 199, No. 1134, A Discussion on Technologies for Rural Health (October, 1977), pp. 145 – 150.

There are no comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: