Koin yang Melawan!!!

ImageGerakan “Koin untuk KPK” yang digagas oleh beberapa tokoh anti korupsi beberapa hari yang lalu di Jakarta, terus meluas ke seantero negeri. Dalam berita koran dan televisi, gerakan itu berdampak tular cukup luar biasa. Perlahan tapi pasti, gerakan koin itu digunakan oleh masyarakat tidak hanya untuk mengekpresikan dukungannya terhadap KPK. Tapi secara lebih luas sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi, tidak hanya yang terjadi pada skala nasional tapi juga korupsi yang terjadi pada skala lokal di daerah tempat mereka berada.

Semula gerakan “Koin untuk KPK” itu adalah dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terhambat oleh sikap DPR. Para tokoh masyarakat anti korupsi itu menganggap sikap DPR yang terkesan alot untuk menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung baru KPK adalah cermin keengganan DPR untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK. Sikap seperti itu dianggap oleh masyarakat sebagai sikap anti pemberantasan korupsi yang ironinya justru dilakukan oleh para wakil rakyat di DPR.

Anggapan seperti itu tentu saja dengan mudah memperoleh pembenaran. Selama ini beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK kerap melibatkan anggota DPR atau oknum partai politik dimana para anggota dewan itu bernaung. Belum usai persidangan kasus korupsi Badan Anggaran (Banggar) DPR, saat ini telah menyusul ditemukan skandal korupsi pengadaan kitab suci Al Qur’an yang juga melibatkan anggota DPR sebagai pengatur anggaran proyek. Masyarakat cukup muak dengan kondisi semacam ini, dan harapan satu-satunya masyarakat untuk mengatasi kasus korupsi ini hanya ada pada KPK, bukan kepada lembaga negara lainnya, termasuk DPR. Maka, terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan KPK, simpati dan respek masyarakat terhadap KPK masih sangat besar dibandingkan kepada DPR dan beberapa institusi negara lainnya seperti polri dan kejaksaan.

Gerakan Koin

Sebelum gerakan “Koin untuk KPK”, masyarakat telah berhasil membuktikan kekuatan mereka melalui beberapa gerakan koin sebagai simbol solidaritas melawan ketidak adilan atau ketimpangan sosial yang terjadi di negeri ini. Mulanya gerakan koin digunakan dalam Koin Keadilan untuk Prita (2009) yang ditetapkan oleh pengadilan untuk membayar denda 204 juta rupiah kepada suatu rumah sakit internasional di Tangerang, Banten. Gerakan koin itu tercetus secara spontan sebagai bentuk simpati masyarakat kepada Prita Mulyasari seorang ibu yang teraniaya secara hukum akibat keluh kesahnya terhadap buruknya pelayanan rumah sakit internasional tersebut. Gerakan koin yang kedua, adalah Koin Cinta Bilqis (2010) yang digalang oleh masyarakat untuk membantu biaya operasi Bilqis Anindya Passa bayi berusia 17 bulan yang mengidap penyakit atresia bilier. Untuk menyembuhkan bayi itu harus dilakukan operasi transplantasi hati yang membutuhkan dana sekitar Rp 1 Miliar.

Dua gerakan koin tersebut adalah gerakan koin yang sejurus waktu mampu memberikan gambaran kepada kita, bahwa dengan tindakan kolektif masyarakat dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu mengumpulkan uang pecahan koin, kritik yang tersampaikan bermakna sangat dalam. Koin Keadilan Prita hakikatnya adalah perlawanan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia yang kerap menguntungkan yang kuat daripada yang lemah, meski yang kuat terindikasi bersalah. Adapun Koin Cinta Bilqis adalah teguran kepada pemerintah bahwa sistem kesehatan di Indonesia belum mampu memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga negara, hingga secara mandiri tiap warga negara harus menanggung penyakit yang mereka alami. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitu kata pepatah, sudah menderita sakit yang mengancam jiwa masih juga harus menanggung biaya besar yang juga bisa mengancam kehidupan.    

Namun tidak semua gerakan koin, mampu menyedot solidaritas masyarakat. Gerakan Koin untuk SBY misalnya, hanya berhenti sebatas sentilan politik terhadap Presiden SBY yang dianggap mengeluh karena gajinya tak pernah naik selama tujuh tahun menjabat sebagai presiden. Meski tidak menghasilkan kumpulan koin secara sungguh-sungguh (karena mungkin tidak berniat demikian), tapi sebagai satire politik gerakan koin untuk presiden SBY telah berhasil menyampaikan kritik yang tajam. Bagaimanapun susahnya dan beratnya tanggung jawab sebagai seorang presiden, nasib rakyat masih lebih menderita dan lebih perih daripada nasib seorang presiden dalam menghadapi beratnya beban kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi sehari-hari.

Begitulah masyarakat Indonesia, masyarakat negeri yang mempunyai seribu satu macam kisah perlawanan terhadap berbagai dominasi kekuasaan dan ketimpangan sosial yang mereka alami. Pengalaman yang panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kerap diwarnai oleh ketidak-adian, ketimpangan, dan penindasan menyebabakan masyarakat negeri ini kerap melahirkan perlawanan dalam bentuk yang unik, sederhana tapi (bisa) berdampak serius bagi kekuasaan yang dilawannya. Pada masa pendudukan Jepang, kita mengenal kisah perlawanan Cak Durasim, seniman ludruk Jawa Timur, yang memprotes kekejaman Jepang melalui kidung yang kerap ia lantunkan di atas panggung ludruk. Salah satu kidung Cak Durasim yang terkenal berbunyi “Begupon omahe doro, melok nipon tambah soro” yang artinya “begupon adalah sangkar merpati, ikut Jepang hidup ini semakin bertambah susah”. Kidung itu bernada guyonan ala Jawa Timuran, tapi mengandung kritik yang tajam kepada kekuasaan yang berkuasa saat itu.

Sementara itu, pada saat ini dalam kondisi yang lebih terbuka dan bebas dari tekanan kekuasaan, serta dengan berkembangnya berbagai jejaring sosial media, ekspresi kritik masyarakat terhadap pemerintah, kekuasaan, dan berbagai ketimpangan sosial menemukan bentuknya yang baru. Masyarakat tidak hanya menggunakan ejekan atau sindiran dalam kidung sebagaimana yang dilakukan oleh Cak Durasim terhadap pendudukan Jepang, atau menggunakan lawakan dan banyolan seperti yang dilakukan para pelawak pada masa pemerintahan Orde Baru. Beberapa kritik terhadap pemerintah maupun kondisi sosial masih dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk semacam itu, bahkan cenderung lebih berani dan main tunjuk hidung.

Dalam beberapa acara parodi politik yang tersiar di media televisi sudah tidak tabu lagi untuk meniru atau memparodikan kekonyolan para tokoh politik dan bahkan pimpinan negara. Masyarakat sudah tidak lagi melakukan sindiran halus, tapi langsung melakukan kritik secara verbal dengan lugas tanpa tedeng aling-aling. Untuk menanggapi beberapa kondisi sosial yang dianggap penting dan mampu menyentuh kedasaran mereka, pada saat ini masyarakat mulai menggunakan gerakan solidaritas secara terbuka sembari menggunakan suatu simbol yang unik dan menarik dalam aksi dukungan yang mereka lakukan. Simbol yang mereka gunakan secara fisik sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari dan (boleh jadi) dianggap remeh-temeh, tapi yang penting mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dengan begitu gerakan dan simbol itu akan dengan cepat dan mudah menyebar secara luas. Akhir-akhir ini mereka menemukan simbol yang demikian itu dalam wujud uang pecahan koin.

Koin yang remeh temeh

Menurut Jack Weatherford, penulis buku The History of Money (2005), uang koin telah digunakan oleh bangsa Sparta pada abad ke-3 Sebelum Masehi dan pada abad ke-4 Masehi bangsa Romawi telah menyebarkan uang koin ke seluruh daratan Eropa. Sedangkan penggunaan uang koin pada masyarakat Nusantara tidak dapat dipastikan kapan tepatnya mereka menggunakan uang koin untuk pertama kali. Apakah abad ke  8 atau ke 9 Masehi sebagaimana disinyalir oleh Raffles, atau lebih lama dari abad itu. Namun demikian kegiatan perdagangan yang semakin marak pada abad ke 15 Masehi di wilayah Nusantara terbukti telah mempopulerkan penggunaan uang koin pada masyarakat Nusantara (Indonesia).

Pecahan uang koin adalah bentuk uang paling purba yang masih kita gunakan hingga saat ini untuk keperluan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Meskipun di beberapa masyarakat tradisional uang koin juga berguna untuk pelengkap acara ritual penyembahan leluhur yang mereka lakukan, contohnya masyarakat Hindu di Bali. Dalam sejarahnya, hingga pada saat uang kertas mulai mendominasi kegiatan perekonomian karena munculnya lembaga perbankan modern, uang koin masih terus digunakan secara luas oleh para pedagang keliling, kuli perkebunan, dan masyarakat petani. Seolah-olah uang koin terus melawan dominasi uang kertas, hingga pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal van den Bosch (1825-1830), setiap uang koin yang masuk dalam sistem perbankan, dipastikan tidak akan kembali keluar lagi ke masayarakat. Mereka menelan koin untuk mengurangi peredarannya dan digantikan oleh uang kertas.

Dengan alasan efektifitas, koin kemudian mulai kesulitan mencari tempat dan peranan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Di Indonesia, uang koin bahkan sempat digantikan fungsinya oleh permen atau gula-gula sebagai uang kembalian di beberapa warung klontong atau mini market. Meski, uang koin tidak lagi mempunyai peranan penting dalam perdagangan besar, tapi ia masih bertahan sebagai uang upeti jalanan untuk pak ogah yang mengatur lalu lintas di perempatan jalan, uang tips untuk pengamen dan sedekah untuk para pengemis. Uang koin, dalam kehidupan kita kemudian mulai berkonotasi sebagai pecahan yang remeh-temeh, pecahan yang kurang penting dan hanya digunakan sebagai pelengkap penderita bagi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Konotasi remeh-temeh itulah yang kemudian menjadikan koin sebagai simbol yang dipilih oleh masyarakat dewasa ini untuk menyampaikan perlawanan dan kritik mereka terhadap berbagai kondisi sosial yang mereka anggap tidak berkeadilan, tidak beradab, dan terkadang bertentangan dengan akal sehat.

Koin sebagai Public Transcript yang tak tersembunyi

James C. Scott (1990) berpendapat bahwa dalam suatu relasi kekuasaan, dimana individu atau kelompok dalam masyarakat menjadi subordinat dari dominasi tertentu, maka muncul suatu hubungan yang terbuka antara yang subordinat dan yang dominan. Hubungan itu disebut sebagai  public transcript. Semakin besar perbedaan kuasa antara yang subordinat dan yang dominan dan semakin sewenang-wenang dominasi itu dilakukan, maka public transcript itu akan mulai menciptakan kedok yang semakin berlapis-lapis. Pada kondisi itu suatu public transcript melahirkan sesuatu yang ada atau terjadi di belakang layar, baik dalam bentuk perkataan, bentuk tubuh dan perilaku yang berlawanan dengan apa yang mereka perlihatkan. Hal itulah yang oleh Scott disebut sebagai hidden transcript atau transkrip yang tersembunyi. Menurutnya transkrip tersembunyi adalah bentuk tradisional yang utama dalam seni perlawanan masyarakat agraris Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 

Namun demikian, dalam gerakan koin pada akhir-akhir ini, masyarakat tidak lagi menggunakan “transkrip tersembunyi” sebagaimana yang diutarakan oleh Scott itu. Dalam kondisi dunia yang semakin modern, dimana arus perkembangan teknologi semakin canggih dalam menyebarkan pesan dan kesan kepada masyarakat luas, masyarakat tidak lagi menciptakan suatu kritik dan perlawanan dalam bentuk yang rumit dan tersembunyi yang harus dilakukan dengan cara halus atau tersamar. Masyarakat langsung memilih media yang lugas, mudah dipahami, dan sesuatu yang menjadi bagian dari keseharian mereka untuk dijadikan simbol dalam perlawanan mereka. Pada titik inilah kita memahami kenapa gerakan koin menjadi bentuk kritik dan perlawanan yang dipilih oleh masyarakat Indonesia dewasa ini.

Gerakan koin ini adalah transkrip yang tak tersembunyi, tapi justru lahir sebagai bentuk peringatan serius bagi pemerintah dan DPR bahwa berbagai kejahatan publik yang selama ini terjadi, terutama korupsi, serta berbagai macam ketidak-adilan dan ketimpangan sosial yang terus berlangung, sudah sedemikian mengusik perasaan dan hati nurani masyarakat luas. Semua itu telah bertentangan dengan akal sehat masyarakat luas yang mulai semakin dewasa secara politik. Maka, tidak ada jalan lain bagi masyarakat, kecuali bangkit melawan dengan berbagai cara yang paling memungkinkan bagi mereka. Cara yang sederhana tapi efektif untuk menyampaikan sikap perlawanan mereka. Gerakan koin adalah bentuk yang sempurna untuk melakukan itu. 

Mengukur suatu transkrip yang tersembunyi tentu tidaklah mudah, tapi tidak halnya dengan public transcript yang terang benderang seperti gerekan koin ini. Untuk mengukur sejauh mana gerakan koin itu benar-benar ceminan dari kritik dan perlawanan masyarakat luas, kita dapat melihat sejauh mana capaian gerakan itu dan bagaimana dampaknya terhadap proses peristiwa yang sedang berlangsung. Pada gerakan Koin Keadilan untuk Prita ratusan juta rupiah dapat terkumpul dan akhirnya mampu mengurungkan hukuman yang dialami oleh Prita. Pada gerakan Koin Cinta Bilqis, ratusan juta rupiah juga terkumpul meski tak sempat menyembuhkan bayi Bilqis. Tapi tidak demikian yang terjadi dengan Koin untuk SBY yang hanya menjadi satire politik untuk waktu yang relative singkat.

Lalu bagaimana dengan gerakan Koin untuk KPK ini? apakah akan bersifat abortif dan berhenti sebagai satire politik semata? atau justru akan menjadi suatu gerakan yang lebih luas bagi dukungan untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia secara sungguh-sungguh, yang antara lain harus pertama-tama kita tegakkan diantara para wakil rakyat kita di DPR, yang semakin hari semakin terkuak bahwa tindakan dan sikap mereka selama ini belum mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Jawabannya berada pada kita semua, masyarakat Indonesia. Kita semua yang akan menentukan apakah gerakan itu hanya berhenti sebagai bagian dari drama perselisihan antara dua lembaga negara, atau sungguh-sungguh bagian dari perjuangan yang benar melawan yang salah! Inilah saatnya, melawan dengan koin!!!

%d blogger menyukai ini: