Kisah tentang Bemo (4): Tuyul Bemo yang Resisten!

Bemo: Sektor Infomal dan Sistem Transportasi Jakarta 

Bemo adalah singkatan dari becak-motor. Dahulu moda transportasi ini pernah merajai jalanan ibukota Jakarta dan beberapa kota penting lainnya di Jawa, seperti Surabaya, Malang, Bandung, dan Bogor. Di Jakarta bemo sempat beroperasi di wilayah Menteng Jakarta, mulai dari pasar Boplo, di bilangan jalan Latuharhary, ke arah Sarinah, SMA Kanisius, dan sekitarnya. Bahkan konon kabarnya bemo pernah mengantar belanjaan sayur-mayur ke Istana Negara. Tapi naasnya bemo itu pernah meleduk dalam lingkungan istana, sehingga suara letusannya yang cukup mengagetkan membuat pasukan keamanan istana panik. Sesudah peristiwa itu, bemo tak boleh lagi masuk istana.

Ketika ijin operasi Bemo di bilangan Menteng dicabut sekitar tahun 1971, maka para pemilik bemo mulai merintis pangkalan bemo di Pasar Bendungan Hilir (Benhil). Jalur trayek (ijin perjalanan) bemo dari Bendungan Hilir mulanya mencapai pasar Tanah Abang. Tapi ketika kawasan pasar Tanah Abang semakin macet, jalur trayek Bendungan Hilir – Tanah Abang pun dibagi dua. Jalur pertama adalah jalur Bendungan Hilir hingga sekitar Perusahaan Air Minum (PAM) di Pejompongan. Jalur kedua, dari sekitar Karet-Sudirman hingga pasar Tanah-Abang. Dua jalur trayek inilah yang masih bertahan hingga hari ini di wilayah Jakarta Pusat, disamping beberapa jalur trayek bemo lainnya seperti di Grogol (Jakarta Barat) dan Manggarai (Jakarta Selatan).

Perbemoan di Jakarta adalah cerminan bagaimana pengelolaan sistem transportasi di Jakarta belum dilakukan dengan benar. Secara hukum, sebenarnya status bemo adalah illegal, karena tidak lagi memiliki ijin trayek sebagai angkutan umum di jalan Jakarta. Perbemoan adalah wajah informal dari sistem transportasi ibukota yang terlanjur telah menjadi hajat hidup para sopir bemo dan kemudian pada skala yang tak terhitung dan tak terekam telah menjadi pundi-pundi ekonomi kalangan tertentu. Hal semacam ini tentu tidak hanya dialami oleh bemo saja, tapi demikian bemo mempunyai posisi yang unik dalam jaringan sistem transportasi di Jakarta. Bemo adalah produk masa lalu yang telah dianggap kadaluarsa tapi tetap digunakan oleh banyak orang hingga saat ini. Kalau tidak ada hal unik yang dimilikinya, niscaya bemo tidak akan bertahan lagi dalam sistem transportasi ibukota. Sebagaimana akan diungkapkan dalam temuan penelitian, bemo mempunyai posisi yang unik, berbeda dari bajaj, berbeda dari mikrolet, dan ojeg motor sekalipun.Pada titik itu dapat kita katakana bahwa posisi bemo tak tergantikan oleh moda transportasi lainnya. Lalu kenapa pemerintah terlanjur menghapus legalitasnya?

Tema seperti ini sangat menarik untuk terus dikaji karena selain keunikannya, status bemo sebagai sesuatu yang informal –baik dalam hal sebagai moda transportasi atau moda penggerak kegiatan ekonomi– di Jakarta, bemo mempunyai rentetan sejarah yang panjang. Kegiatan informal di Jakarta terbentuk dan berkembang bersama terbentuk dan berkembangnya kota. Sebagaimana dikisahkan oleh Wertheim bahwa sejak 1930 an sektor ekonomi informal telah berkembang di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Jawa. Sejak dahulu, sebelum Indonesia merdeka, baik dalam bidang perdagangan maupun dalam transportasi, kegiatan sektor informal telah terbentuk dan terus berkembang menjadi penggerak ekonomi perkotaan. Hal ini tentu tak dapat kita lepaskan dari adanya geliat urbanisasi, migrasi penduduk dari desa menuju kota. Sebagaimana telah ditulis oleh Didik J. Rachbini (1994) bahwa sektor ekonomi informal selalu berhubungan dengan migrasi, para penduduk pendatang (migran) adalah pelaku utama sektor ekonomi informal.

Selain itu dalam beberapa tahun terakhir ini Jakarta belum terlepas dari bencana kemacetan yang antara lain disebabkan oleh kacaunya pengaturan sistem transportasi ibukota. Pada titik ini bemo, sebagai bentuk transportasi yang tidak lagi modern dan dianggap sebagai produk industri otomotif masa lalu yang tak lagi menguntungkan, kerap dijadikan kambing hitam bagi kacaunya lalu lintas Jakarta. Sejauh mana tuduhan itu benar-benar terjadi, dalam penelitian ini akan tersingkap secara ringkas, meski bukan itu yang menjadi tema utama dalam penelitian ini. Tapi dengan penelitian ini kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam pengaturan sistem transportasi di Jakarta. Dari lingkup kecil Bendungan Hilir-Pejompongan, tampaknya kita juga dapat melihat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengaturan transportasi di bagian wilayah Jakarta lainnya.

Dualisme Sikap Pemerintah

Sikap pemerintah terhadap bemo seolah mendua, pada satu sisi kerap menekan keberadaan bemo dan pada sisi yang lain membiarkan bemo terus beredar di beberapa kawasan di Jakarta, termasuk Bendungan Hilir hingga saat ini. Dualisme sikap pemerintah ini memang lumrah terjadi dalam hubungan mereka dengan kegiatan ekonomi informal. Pada satu sisi mendukung kegiatan informal dan di sisi lain menekan keberadaannya (Chandrakirana, Kamala dkk, 1994).  Sejak  digantikan oleh mikrolet angkutan pengganti bemo (APB) pada 1990 an dapat dikatakan bahwa sejak itu status bemo adalah illegal, tanpa dokumen perijinan yang jelas dari pemerintah daerah. Tapi pada prakteknya bemo tetap beroperasi dan mengasilkan nilai ekonomis bagi para aktor di sekitarnya, sejak itu pula bemo mulai dapat kita kategorikan dalam kegiatan ekonomi informal.

Menurut  Hari Soesanto (2011) ekonomi informal adalah pendapatan yang diperoleh dari agen ekonomi secara informal. Para pelaku ekonomi yang berada dalam sektor ini kemungkinan tidak memiliki izin komersial, perjanjian kerja atau kredit keuangan. Secara teori di dalam sistem dan struktur perekonomian, sector informal bukan subtansi utama, tetapi adalah gejala sampingan sistem yang tidak berdaya dan tidak bekerja sempurna. Ketidakberdayaan itu kemudian  mewujud  ke dalam  ekonomi yang kurang produktif. Dapat dikatakan bahwa sektor informal adalah gejala dari adanya distorsi sistem ekonomi. Distorsi itu disebakan karena kebijakan ekonomi negara tidak dapat dijalankan dengan baik, bahkan penuh dengan penyimpangan, yang bersangkut paut dengan kekuasaan.

Dengan demikian dalam tulisan ini ada satu pertanyaan penting yang dapat diajukan untuk kemudian coba ditemukan jawabannya berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kerangka konseptual yang akan kita gunakan. Pertanyaan itu terkait dengan strategi yang digunakan oleh para sopir bemo dalam menghadapi sikap pemerintah yang mendua terhadap aktifitas perbemoan yang mereka lakukan? apakah mereka memilih jalan perlawanan secara terbuka dan terang-terangan atau menggunakan cara lain yang memungkinkan untuk terus bertahan dengan perbemoan mereka. Berbagai pengalama dan perkembangan yang terjadi di Jakarta pada dewasa ini tentu sangat berpengaruh dalam menentukan strategi apa yang mereka gunakan untuk bertahan. Untuk mengetahui dan memahami apa yang sesungguhnya dilakukan oleh para sopir bemo dalam mempertahankan apa yang mereka lakukan tentunya kita membutuhkan beberapa referensi teori dan konsep sebagaimana berikut ini.

Kerangka Konseptual

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa berlangsungnya perbemoan seperti di Bendungan Hilir terkait dengan relasi kekuasaan yang melibatkan banyak aktor di dalamnya. Para aktor tersebut terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang dikuasai dan yang menguasai, kelompok yang subordinat dan yang dominan, atau kelompok yang terhegemoni dan yang menghegemoni. Kedua kelompok tersebut terus berelasi satu sama lain, berinteraksi terus-menerus, bahkan berkonflik satu sama lain dengan strateginya masing-masing.

Dalam membahas hubungan antara dua kelompok itu, penulis merujuk pada pemikiran James C. Scott (1990) yang memberikan pengertian kepada penulis bahwa untuk memahami suatu konflik atau ketegangan yang terjadi dalam masyarakat, tidak melulu harus meletakkan dua kubu dalam kondisi yang saling berhadap-hadapan.Masyarakat selalu mempunyai dimensi yang kompleks dan strategi adaptasi yang unik dalam menghadapi tekanan kekuasaan.Terkadang apa yang mereka perlihatkan dalam sikap mereka secara kasat mata bukanlah sikap yang sesungguhnya. Untuk suatu tujuan tertentu atau untuk keselamatan kepentingan kehidupannya masyarakat boleh jadi akan menampilkan sesuatu yang lain, yang itu bukanlah jati dirinya.

Scott berpendapat bahwa dalam suatu relasi kekuasaan, dimana individu atau kelompok dalam masyarakat menjadi subordinat dari dominasi tertentu, maka muncul suatu hubungan yang terbuka antara keduanya (subordinat dan yang dominan) yang dinamai public transcript. Semakin besar perbedaan kuasa antara yang subordinat dan yang dominan dan semakin sewenang-wenang dominasi itu dilakukan, maka public transcript itu akan mulai menciptakan kedok yang semakin berlapis-lapis. Pada titik itu suatu public transcript mempunyai sesuatu yang ada di belakang layar baik dalam bentuk perkataan, bentuk tubuh dan perilaku yang berlawanan dengan apa yang ia perlihatkan. Hal itulah yang oleh Scott disebut sebagai hidden transcript atau transkrip yang tersembunyi.

Transkrip yang tersembunyi itu adalah representasi dari suatu wacana yang meliputi, gesture tubuh, pembicaraan, perilaku yang dikeluarkan oleh publik dalam ekspresinya  menghadapi subordinasi yang mereka terima dari suatu kekuasaan. Ancaman yang ditimbulkan oleh suatu dominasi terhadap suatu individu atau elompok dalam masyarakat akan memicu lahirnya transkrip yang tersembunyi tersebut. Meminjam istilah yang digunakan oleh Achmad Fedyani Saifuddin (2011) hidden transcript  atau transkrip yang tersembunyi adalah bagian dari kebudayaan yang tersembunyi di balik struktur yang nyata, dan kerap kali berlawanan dengan struktur itu.

Sebelumnya, dalam penelitiannya tentang masyarakat petani, James C. Scott juga mempunyai pendapat tentang kondisi petani yang bagi penulis boleh jadi juga berlaku untuk dicarikan padanannya pada kehidupan para pelaku informal di Jakarta pada saat ini. Menurut Scott dalam bukunnya Moral Ekonomi Petani (1983) dalam masyarakat petani yang pra-kapitalis, kekhawatiran akan mengalami kekurangan pangan telah menyebabkan timbulnya apa yang mungkin dinamakan sebagai etika subsistensi. Etika itu tampaknya bersifat universal, karena tidak hanya berlaku pada petani-petani di Asia Tenggara saja, tapi juga pada petani-petani di Perancis, Rusia, dan Italia. Etika itu adalah konsekwensi dari suatu kehidupan yang begitu dekat dengan garis batas. Para petani hanya berusaha untuk mencukupi kehidupannya, dengan mendapatkan panen yang memadai, cukup untuk makan, cukup untuk membeli berbagai kebutuhan, dan dapat membayar semua tagihan yang harus ditanggungnya.

Dalam kondisi yang subsisten itu, lahirlah moral ekonomi petani, yaitu suatu pengertian mereka tentang keadilan ekonomi dan definisi kerja mereka tentang eksploitasi, serta pandangan mereka tentang berbagai macam pungutan yang mana yang dapat ditolerir dan yang mana yang tidak dapat. Dari kondisi yang subsisten dan moral ekonomi yang mereka miliki itu kemudian menjadikan mereka menganut suatu prinsip “dahulukan selamat” yang menjadi acuan mereka dalam mengambil keputusan.

Untuk melakukan suatu perlawanan terbuka adalah bukan hal yang mustahil bagi para petani yang subsisten itu, tapi tentu membutuhkan suatu faktor-faktor tertentu yang memungkinkannya, termasuk faktor kolektivitas. Namun untuk pertahanan dari ancaman kekuasaan dan dominasi, prinsip “dahulukan selamat” agaknya membuat kita mengerti kenapa muncul strategi transkrip yang tersembunyi dalam suatu masyarakat subordinat. Menurut Scott (2000) bertindak secara fisik dengan menggunakan kekerasan mungkin saja dilakukan oleh orang-orang yang kalah (subordinat), tapi tentunya langkah itu dapat segera dibalas oleh para penguasa dengan tindakan yang lebih hebat yang dapat menghancurkan kekuaran mereka. Maka melawan secara halus, melakukan resistensi dalam bentuk ketidak patuhan, atau menggunakan transkrip yang tersembunyi adalah pilihan yang paling bijak, dan sekali lagi sesuai dengan prinsip “dahulukan selamat”.

Bemo yang Subsisten

Menurut hasil penelitian lapangan, di Bendungan Hilir pada saat ini masih terdapat sekitar 113 bemo, meski tiap hari yang beroperasi hanya 70 sampai 80 bemo, sisanya tidak beroperasi karena rusak atau tidak ada pengemudi yang membawanya. Jumlah ini harus bersaing dengan sejumlah moda transportasi lainnya yang juga beroperasi di wilayah Bendungan Hilir dan sekitarnya, seperti ojeg motor, bajaj, dan mikrolet angkutan pengganti bemo yang dikenal dengan APB.

Di tengah persaingan yang ketat itu, bemo Bendungan Hilir –yang konon beberapa diantaranya diimpor dari Surabaya dan Malang– masih terus bertahan menjadi salah satu moda transportasi yang disukai oleh masyarakat pengguna angkutan umum, terutama para ibu yang hendak bepergian dan anak-anak sekolah yang bersekolah di sekitar Bendungan Hilir-Pejompongan. Secara umum dapat dikatakan bahwa mayoritas pengguna bemo di kawasan Bendungan Hilir adalah perempuan dan anak-anak. Mereka adalah penumpang loyal bemo yang hanya menarik ongkos dua ribu rupiah untuk satu kali perjalanan Bendungan-Hilir Pejompongan, dan seribu rupiah untuk penumpang anak-anak sekolah.

Menurut pengakuan para sopir bemo, bemo adalah moda transportasi yang mudah digunakan dan perawatannya tidak terlalu merepotkan. Hampir setiap sopir bemo dapat melakukan perawatan atau perbaikan kecil-kecilan atas bemo yang mereka jalankan. Meskipun, pada saat terjadi kerusakan besar (turun mesin) para sopir atau pemilik bemo tetap membawa bemo ke bengkel di kawasan Tanah Abang atau memanggil montir yang biasanya mengerjakan perbaikan bemo di pinggir jalan atau di rumah masing-masing pemilik atau sopir bemo. Untuk komponen mesin bemo yang masih terhitung asli, hanya diperlukan perbaikan setahun sekali.Tapi jika komponen mesin bemo banyak yang sudah dikanibal, diganti dengan komponen onderdil buatan Surabaya atau Malang, biasanya lima bulan sekali sudah harus dilakukan perbaikan.

Bemo adalah jenis kendaraan dengan menggunakan mesin dua tak yang membutuhkan bahan bakar bensin yang dicampur dengan oli mesin dengan komposisi satu dibanding empat. Artinya tiap satu liter oli digunakan untuk mencampur empat liter bensin. Pada saat ini harga (jual atau beli) bemo juga masih relatif murah jika dibandingkan dengan angkutan lainnya. Untuk bemo yang masih lumayan mulus biasanya akan dijual sekitar 10 juta rupiah, sedangkan bemo dalam kondisi biasa aja atau lumayan usang harganya sekitar 8 jutaan rupiah.

Karena beberapa faktor tersebut di atas, bemo  masih dapat kita temui hingga saat ini. Meskipun tidak lagi jaya dan gemilang seperti masa lalunya, yaitu periode 1970 – 1980 an, periode bemo merajai jalanan ibu kota, bemo masih menjadi tumpuan harapan para penggunanya, baik sopir bemo dan para penumpangya. Pada saat ini dengan sepinya penumpang dan jalur trayek bemo yang cukup singkat, para sopir bemo hanya memperoleh penghasilan yang cukup untuk melanjutkan hidup sehari-hari saja. Sebagaimana para pelaku yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal lainnya, kehidupan para sopir bemo adalah kehidupan yang subsisten. Tidak semua sopir bemo memiliki bemonya sendiri, melainkan menjalankan bemo milik orang lain. Dalam kondisi itu, setelah mengoperasikan bemo seharian penuh, dari jam lima pagi hingga sebelas malam, sopir bemo hanya cukup untuk memberi setoran kepada pemilik bemo sejumlah 50 ribu rupiah, dan membeli bensin 8 liter sehari, membayar retribusi tujuh ribu sehari, dan hanya menyisakan sekitar 20 ribu hingga 30 ribu rupiah yang mereka bawa pulang untuk keluarga di rumah.

Paguyuban sebagai Reaksi

Pada 2013-2014 Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta berencana akan menghilangkan Bemo dari wilayah Jakarta. Kondisi bemo yang terlihat rongsok, kerap mogok di tengah jalan, dan perilaku sopir-sopir bemo yang memarkir bemonya di sembarang tempat, menjadi bahan tuduhan pemerintah bahwa bemo menganggu keindahan, penyebab kemacetan, dan ketidak-tertiban beberapa jalan di kawasan Jakarta. Selain itu, sistem emisi bemo yang menimbulkan desingan dan kepulan asap knalpotnya juga dianggap menambah polusi suara dan udara di kawasan ibukota. Rencana itu tentu saja meresahkan ratusan pemilik atau pengemudi bemo yang telah mengemudikan bemo secara turun temurun sejak periode 1960 an, karena terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, para pengguna setia bemo, yaitu anak-anak sekolah dan ibu-ibu rumah tangga akan kehilangan moda transportasi murah yang dapat mengantarkan mereka hingga sampai ke tempat tujuan.

Rencana itu bukanlah rencana pemerintah yang pertama kali. Sejak pemerintah secara resmi menggantikan bemo dengan angkutan mikrolet (APB) pada awal 1990 an, rencana demi rencana untuk menghapuskan bemo dari peredarannya di jalan raya ibukota terus bermunculan, tapi kemudian menghilang tanpa realisasi yang nyata. Menyikapi sikap pemerintah tersebut para pengemudi bemo mulai merespon dengan mendirikan suatu organisasi informal, semacam paguyuban yang berfungsi untuk melindungi kepentingan mereka dari tekanan (aparat) pemerintah, termasuk soal rencana penghapusan bemo yang kembali muncul akhir-akhir ini.

Menurut pengakuan para sopir bemo, dengan adanya paguyuban tersebut para sopir bemo dapat lebih kompak dan bisa menyiapkan diri dalam menghadapi tekanan pemerintah.Selain itu yang lebih penting lagi adalah melalui mekanisme informal paguyuban, beberapa etika dan disiplin dalam mengemudikan bemo mulai dapat diberlakukan diantara para pengemudi bemo. Diantara etika dan disipilin itu adalah menyangkut bagaimana seharusnya para sopir bemo agar tidak ugal-ugalan di jalan raya dan melanggar batas aturan trayek yang telah disepakati oleh (aparat) pemerintah.

Tuyulan dalam Bemo

Menurut hasil penelitian lapangan, para sopir bemo merasa bahwa mereka adalah komunitas bemo yang tidak pernah melanggar aturan ketertiban pemerintah. Meskipun menyadari bahwa status bemo yang mereka kemudikan adalah illegal, mereka merasa berhak untuk terus menjalankan bemonya, terutama karena mereka telah membayar retribusi tujuh ribu rupiah sehari kepada paguyuban, yaitu tiga ribu rupiah untuk pagi hari dan empat ribu rupiah untuk malam hari. Dengan retribusi atau iuran itu –yang dikenal diantara mereka sebagai tuyulan— adalah pengganti dari biaya perizinan trayek yang biasa dilakukan oleh angkutan umum resmi setahun sekali.

Tuyulan menurut para sopir bemo adalah istilah yang mereka gunakan untuk menamai retribusi atau iuran itu. Entah sejak kapan kata tuyulan itu muncul dan mereka gunakan, tapi yang jelas tuyulan memang berasal dari kata tuyul. Menurut Onghokham (2002) dalam khazanah kepercayaan masyarakat Jawa, tuyul adalah sosok demit (roh halus) yang berbentuk anak kecil gundul dan telanjang. Tuyul menurut  kepercayaan melakukan pencurian bagi si empunya sehingga menjadi sang pemilik yang kaya raya.

Berdasarkan penelitian lapangan, memang belum ditemukan sedalam apa mereka memaknai tuyulan yang mereka sematkan untuk iuran atau retribusi yang membebani mereka tiap hari. Ada dua kutipan pendapat sopir bemo dan satu kutipan pendapat koordinator terkait dengan iuran atau retribusi harian itu sebagai berikut :

  1. Pendapat Sopir 1: “Tapi saya bayar mahal lho untuk bemo ini, setiap hari saya bayar retribusi 3 rebu rupiah, kalikan aja tiap hari selama sebulan berapa, lalu selama setahun berapa? lebih mahal bayar retribusi daripada bayar izin trayek resmi
  2. Pendapat sopir 2 : “Nggak taulah, tapi tuyulan itu sudah dari dulu disebut begitu ama orang-orang dulu….boleh jadi memang dari kata tuyul, karena ngambilin atau ngurangin uang kita tiap hari pagi dan sore, kayak tuyul kan begitu…”
  3. Pendapat koordinator paguyuban : “Yang kayak gitu biasa aja mas, kita sama-sama bagi rezeki. Kalau disebut tuyulan, emang dari dulu disebutnya begitu, dari yang tua-tua juga bilangnya begitu, mungkin karena kecil kali ya jumlahnya, kayak tuyul ngutilnya uang-uang kecil…..

Yang menarik dari ketiga pendapat itu adalah pendapat koordinator paguyuban yang mengatakan bahwa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh para sopir adalah sejumlah uang kecil yang memang harus disisihkan oleh para sopir. Untuk apa dan bagaimana selanjutnya uang iuran atau tuyulan itu digunakan, para sopir tidak lagi peduli selama kepentingan mereka untuk tetap menjalankan bemo masih tetap terpelihara. Dalam bahasa yang digunakan oleh para koordinator paguyuban uang tersebut digunakan untuk menyelesaikan berbagai “urusan” terkait dengan perbemoan. Selain itu mereka juga menganggap itu adalah praktek “berbagi rezeki” antar sesama yang berkepentingan dengan bemo, yaitu sopir bemo, timer, paguyuban, preman, dan mungkin aparat pemerintah.

Bemo dan Transkrip Tersembuyi

Kondisi perbemoan di Bendungan Hilir memang relatif tenang, tidak ada konflik terbuka antara para pengemudi bemo dengan aparat keamanan. Berbeda dengan yang terjadi pada perbemoan di wilayah Grogol yang sempat melahirkan konflik terbuka antara para sopir bemo dan aparat kepolisian, para sopir bemo Bendungan Hilir melakukan perlawanannya dalam bentuk yang tersamar dan halus. Sikap ini dapat kita sebut sebagai suatu resistensi para sopir bemo sebagai subordinat terhadap sesuatu yang dominan, yaitu pemerintah yang berkuasa. Pada titik itu paguyuban sopir bemo Bendungan Hilir terus berupaya menghadapi tekanan pemerintah dengan sikap yang lebih persuasif, mengakomodasi apa yang menjadi maunya dan kepentingan pemerintah dalam aktifitas bemo yang illegal itu.

Berdasarkan informasi dalam penelitian, selama ini para sopir bemo berusaha mentaati berbagai aturan yang diberikan oleh paguyuban yang selama ini melakukan  negosiasi dengan pemerintah. Perintah untuk tertib di jalan raya dan tidak melanggar ketentuan jalur trayek yang sangat pendek terus dilakukan oleh para sopir. Memberlakukan toleransi bagi sopir bemo untuk tidak menyelesaikan satu rit perjalanan bemo mereka, adalah salah satu strategi mereka untuk dapat mendapatkan penumpang dalam jalur trayek yang pendek.

Demikian halnya dengan membayar retribusi atau iuran kepada paguyuban sebanyak tujuh ribu rupiah sehari para sopir bemo juga mentaatinya, meski retribusi itu sesungguhnya cukup memberatkan, terutama di tengah sepinya penumpang bemo. Mereka tidak menolak adanya retribusi itu, terus membayarnya dan menamainya dengan tuyulan. Tuyulan dan perbemoan di Bendungan Hilir adalah bentuk resistensi yang menggelikan yang bisa kita tafsirkan dalam beberapa bentuk makna. Berbeda dengan konflik terbuka yang jelas mana kawan dan mana lawan, dalam bentuk resistensi halus seperti ini batasan antara lawan dan kawan, yang membenci dan dibenci menjadi rada kabur. Apakah seseorang sedang menggerutu atau mengumpat agak sulit untuk dibedakan.

Bagi para sopir bemo kata tuyulan bisa menjadi ekspresi kejengkelan yang entah ditujukan kepada siapa? kepada pemerintah kah? atau kepada paguyuban yang bertugas mengumpulkan tuyulan itu tiap pagi dan malam hari. Atau sebenarnya kata itu hanya kekesalan yang ditujukan kepada iuran atau retribusinya itu sendiri, tanpa melibatkan pemerintah atau paguyuban. Karena toh, sudah sewajarnya bagi mereka untuk membayar iuran itu sebagai ganti dari pembayaran trayek dalam kondisi normal.

Tuyulan adalah transkrip yang tersembunyi yang juga berdasarkan prinsip “dahulukan selamat”. Daripada berkonflik dengan aparat, sebagaimana dilakukan oleh para sopir bemo Grogol, yang kemudian diciduk dan bemo mereka berhenti beroperasi. Hal itu adalah anacaman bagi kehidupan mereka yang subsisten.  Dalam perbemoan ini, pungutan, pajak terselubung dan berbagai bentuk pembagian rezeki lainnya, semacam tuyulan itu, dapat kita temui dalam hubungan antar para pelaku di dalamnya.

Para sopir bemo dan para pedagang pasar kaget itu sama-sama bernasib subsisten dan sama-sama mempunyai daya tawar yang lemah di hadapan penguasa, mengingat dualisme sikap yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi sektor informal. Mereka sama-sama berlaku sebagai subordinat di hadapan sesuatu yang dominan. Prinsip “dahulukan selamat” jelas menjadi pilihan mereka dalam menentukan bentuk resistensi yang mereka pilih. Seperti membayar pajak-pajak gelap itu, seperti tuyulan dan retribusi berbagi rezeki lainnya adalah pilihan yang mereka lakukan untuk tetap bertahan meski subsisten.

Dengan pilihan resistensi semacam itu, akhirnya terjadi semacam kepaduan masyarakat (social cohesion) diantara para pelaku ekonomi informal itu. Dan bukankah social cohesion itu juga dapat ditemukan melalui budaya untuk saling bertukar pemberian. Hampir dalam sebagian besar masyarakat kita dapat menemukan tradisi pertukaran dalam bentuk yang berbeda-beda. Berbagi makanan dan bertukar hadiah adalah bentuk distrubusi yang paling dominan yang dapat kita temukan dalam awal sejarah masyarakat (Mauss, 1992). Pertukaran barang atau makanan itu terkadang dilakukan terkait dengan suatu tradisi ritual dalam masyarakat, meski dalam beberapa masyarakat pemberian atau pertukara itu berguna secara ekonomis, yaitu untuk memenuhi sesuatu yang tidak mudah didapatkan oleh komunitas lainnya. Marshal Sahlins (1974) juga mengatakan bahwa keunggulan tradisi pertukaran dan pemberian barang pada masyarakat primitive adalah untuk menjaga kedamaian.

Tuyulan, juga mungkin berfungsi untuk itu, sebagai alat tukar berupa upeti untuk mendapatkan rasa nyaman bebas dari ancaman. Para sopir bemo memberikan tuyulan, dan para aparat itu memberikan perlindungan. Tuyulan dengan demikian adalah alat yang juga berfungsi untuk menjaga kedamaian.

Atau dari sudut pandang lainnya, tuyulan adalah bentuk resistensi yang terlahir dalam pola budaya masyarakat yang berstruktur feodal. Dalam pola ini masyarakatnya bersikap tertutup, kelompok bagian bawah dalam masyarakat tidak leluasa untuk bersikap terbuka terhadap bagian masyarakat yang diatasnya. Karena boleh jadi sikap terbuka itu akan dapat membahayakan kepentingan mereka.

Sebagaimana yang dikatakan oleh koordinator paguyuban bemo Bendungan Hilir, bahwa sesungguhnya posisi tawar mereka sangat lemah di hadapan tekanan pemerintah, mengingat secara hukum status bemo adalah illegal. Pemerintah telah menggantikan bemo dengan mikrolet APB, meski rupanya belum mempunyai sikap yang tegas terhadap penghapusan bemo. Para sopir bemo sebenarnya sudah pasrah jika bemo mereka harus dihapus dari peredaran lalu lintas ibukota, asal ada solusi yang tidak merugikan mereka.

Ketidak tegasan sikap pemerintah atau dualisme sikap pemerintah inilah yang membuka cela bagi munculnya praktek ekonomi informal yaitu perbemoan di Bendungan Hilir. Sebagaimana umumnya terjadi dalam perekonomian informal yang tak terekam dan tak tercatat itu, praktek penyalahgunaan kekuasaan, penindasan dan pemerasan dengan berbagai bentuknya akan tumbuh dengan baik. Masyarakat pun menyikapi dengan berbeda-beda, sesuai dengan kondisi struktur sosial yang membentuk dan mengelilinginya. Ada yang melawan dengan terbuka, dengan cara berkonflik, ada pula yang melawan dengan cara halus. Para sopir bemo Bendungan Hilir adalah salah satunya, yang melakukan perlawanan halus, melakukan resistensi dengan media tuyulan. Dengan begitu mereka ingin sampaikan kepada kita bahwa ”ada tuyul di dalam bemo!”

Kesimpulan

Dalam penelitian ini saya tetap meyakini bahwa di atas langit ada langit lainnya, atau di atas predator pasti ada predator yang lainnya. Mirip piramida pengurbanan yang digambarkan oleh Peter L Berger dalam kisahnya tentang piramida raksasa di Cholula, dan saya rasa para sopir bemo itu berada di tingkat paling bawah yang harus menyanggah piramida itu, menyanggah predator yang palin besar yang bertengger di puncak paramida. Para sopir bemo tetap berkeringat dan berdebu dalam menopang bangunan predator-predator itu, sementara para predatornya ongkang-ongkang kaki di warung kopi, merokok di pos polisi, minum-minum di warung remang, atau bersembahyang di tempat yang suci. Bangunan itulah yang mereka sebut “berbagi rezeki”.

Dalam penelitian saya ini, memang mustahil untuk mengetahui dan mengurai satu persatu para predator itu. Kesempatan penelitian yang sangat terbatas menghalangi saya untuk melakukannya. Tapi aroma mereka tak bisa tertahan, menguap dalam endusan hidung saya sebagai seorang peneliti. Simaklah dengan baik kalimat pak Yadi yang mengatakan “Kalau saya yang malam ini, urusannya lebih banyak daripada yang pagi….”. Saya mencium aroma para predator itu dari kata urusan yang lebih banyak itu. Itulah aroma mereka, yang belum saya urai, tapi saya sudah bisa merasakannya.

Daftar Pustaka

Berger, Peter L. Piramida Kurban Manusia:Etika Politik dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES, 1982.

Chandrakirana, Kamala dkk. Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta: Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Dagang Kakilima. Jakarta: Center for Policy and Implementation Studies, 1994.

Danahay, Deborah Reed. Talking about Resistance: ethnography and Theory in Rural France dalam Anthropological quarterly, Vol. 66, No. 4 (Oct., 1993), pp. 221-229.

Fetterman, David M. Ethnography. Step by Step. Newbury Park. London, New Delhi : Sage Publications, 1989.  Hal. 11 – 72.

Hollander, Jocelyn A. and Rachel L. Einwohner. Conceptualizing Resistance dalam Sociological Forum, Vol. 19, No. 4 (Dec., 2004), pp. 533-554.

Mauss, Marcel. Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masayarakat Kuno. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Onghokham. Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Rachbini, Didik J. Ekonomi Informal Perkotaan. Jakarta: LP3ES, 1994.

Saifuddin, Achmad Fedyani. Catatan Reflektif Antropologi Sosialbudaya: Bacaan Pendukung Alternatif Bagi Pengantar Antropologi. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia, 2011.

Scott, James C. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven and London: Yale University, 1990.

Simon, Roger. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2004.

Soesanto, Hari. Underground Economy. Jakarta: Baduose Media, 2011.

Wolf, Eric R. “On Fieldworkd and Theory” dalam Pathways of Power: Building an Anthropology of the Modern World, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 2001.

%d blogger menyukai ini: